Adnan Pandu Praja, salah seorang komisioner Komite Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan, situasi Makassar dan Sulawesi Selatan pada umumnya sangat kondusif dan strategis di daerah Kawasan Indonesia Timur sehingga menjadi salah satu kota yang dijadikan project kegiatan Support to Indonesia 's Island of Integrity for Sulawesi (SIPS) yang merupakan kerjasama antara Canadian International Development Agency (CIDA) dengan KPK.
Hal itu dinyatakan Adnan dalam jumpa pers usai menjadi pembicara dalam rapat koordinasi Project SIPS, Selasa (25/9) di Hotel Clarion. Dalam jumpa pers turut hadir Peter F Walton, Project Director SIPS, Azhar Arsyad selaku Project Officer SIPS dan A.Yudha Yunus selaku fasilitator SIPS.
Menurut Adnan, komitmen yang ditunjukkan pemerintah daerah di Sul-sel sangat membantu kelancaran kegiatan proyek yang merupakan program bantuan hibah dari pemerintah Kanada yang pelaksanaanya dikelola oleh Cowater International Inc, yang secara formal telah dilaksanakan di 4 kabupaten/kota di Sulsel yakni Kota Makassar, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Pinrang dan Tana Toraja serta di tingkat Provinsi Sulsel sendiri.
"Pola paternalistik masih sangat kental di daerah ini, sehingga tokoh daerah sangat berperan dalam memberikan pengaruh pada keberhasilan suatu program. Saya melihat komitmen dan teladan yang kuat dari para pemimpin daerah baik gubernur maupun walikota dan bupati dari empat daerah yang dijadikan lokasi proyek sangat berperan dalam keberhasilan proyek ini" ujar Adnan.
Sementara Project Director SIPS, Peter F Walton menyatakan, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengidentifikasi, melaksanakan dan memperagakan praktek-praktek pencegahan korupsi yang lebih baik dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik serta memperkuat peran KPK sebagai katalis dan mentor untuk inisiatif pencegahan korupsi di pemerintahan daerah kabupaten/kota dan provinsi.
"Keluaran proyek ini diharapkan terjadi tata pemerintahan yang baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota dengan transparan dan akuntabel dengan memperkuat kapasitas KPK untuk mempengaruhi perubahan pelaksanaan tata kelola pemerintahan serta menciptakan iklim yang lebih memungkinkan untuk mengurangi korupsi melalui peningkatan kesadaran, pencegahan korupsi dan pelaksanaan pelayan publik" ungkap Peter.
Fokus utama penguatan proyek SIPS ini, menurut Azhar Arsyad, terletak pada pencegahan tindakan korupsi dengan jalan meningkatkan tiga komponen yaitu; Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pelayanan Administrasi Kependudukan serta pelayanan pengadaan barang dan jasa. Rancangan keseluruhan kegiatan dilakukan dengan mempertimbangkan tata aturan Pemerintah Pusat dan SIPS.
"Kita fokus ke tiga hal di atas karena awal mula terjadinya tindak korupsi dari pemerintahan biasanya pada ketiga sektor itu. Sehingga denganadanya proyek ini kita harapkan makin memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang baik sehingga mampu mencegah terjadinya tindak korupsi. Kegiatan proyek SIPS sendiri secara formal telah dilaksanakan di daerah sejak tanggal 26 September 2011 sejak ditandanganinya MoU oleh masing-masing pihak daerah dan cowater yang disaksikan Komisioner bidang pencegahan KPK" ujar Azhar.
